Usaha Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
merupakan jenis usaha yang mendominasi perekonomian Indonesia. Dengan banyaknya
pelaku UMKM dan cukup besarnya tenaga kerja yang terserap di sektor ini, keberadaan
UMKM telah menjadi penopang kehidupan ekonomi rakyat. Pemerintah mengatur
secara khusus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini melalui Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2008.

Berikut ini adalah ketentuan mengenai UMKM
berdasarkan Undang-Undang No. 20 Th. 2008, khususnya pasal 1 ayat (1), (2) dan
(3) serta pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) :

a.       Usaha Mikro

Adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria:

1)      memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau

2)      memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b.      Usaha Kecil

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh
orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria:

1)      memiliki kekayaan bersih lebih dari
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau

2)      memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

 

c.       Usaha Menengah

Adalah
usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan dan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria berikut:

1)      memiliki kekayaan bersih lebih dari
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau

2)      memiliki hasil penjualan
tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Definisi Pengusaha Kecil dalam aspek perpajakan
sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010
adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran dan/atau
penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Jika dikaitkan dengan kriteria
pengusaha kecil berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah, maka yang termasuk Pengusaha Kecil sebagaimana yang
dimaksud dalam peraturan perpajakan adalah pengusaha yang bergerak dalam usaha
berskala mikro, kecil dan menengah.

Author: